Beranda Berita ICE Mengubah Kebijakan untuk Memungkinkan Petugas dan Agen Masuk ke Rumah Tanpa...

ICE Mengubah Kebijakan untuk Memungkinkan Petugas dan Agen Masuk ke Rumah Tanpa Surat Perintah Pengadilan, Memo 2025 Menunjukkan

35
0

Dokumen internal Imigrasi dan Bea Cukai pada bulan Mei menunjukkan bahwa ICE memberitahu petugas dan agen bahwa mereka dapat masuk ke rumah orang yang akan dideportasi tanpa surat perintah yang ditandatangani oleh hakim.

Memo yang tertanggal 12 Mei itu, yang disebut berasal dari Direktur Pelaksana ICE Todd Lyons, dibagikan kepada Sen. Richard Blumenthal, D-Conn., oleh dua pengungkap informasi.

Memo tersebut menyatakan bahwa agen ICE diizinkan untuk masuk paksa ke rumah seseorang menggunakan surat perintah administratif jika seorang hakim telah mengeluarkan “perintah penghapusan final.” Surat perintah administratif memungkinkan petugas dan agen untuk melakukan penangkapan dan berbeda dari surat perintah yudisial, yang ditandatangani oleh hakim atau jaksa yang memungkinkan masuk ke rumah.

Lyons mencatat dalam dokumen itu bahwa menahan orang “di tempat tinggal mereka” berdasarkan surat perintah administratif adalah perubahan dari prosedur sebelumnya.

Memo tersebut mengatakan bahwa agen dapat “menangkap dan menahan orang asing” di tempat tinggal mereka yang merupakan subjek perintah penghapusan final yang dikeluarkan oleh hakim imigrasi, Dewan Banding Imigrasi, atau hakim distrik AS atau jaksa.

Memo tersebut mengatakan sesuai dengan pedoman umum bahwa petugas dan agen yang menggunakan metode yang disebut Formulir I-205 harus “mengetuk dan mengumumkan” bahwa “saat mengumumkan, petugas dan agen harus menyatakan identitas dan tujuan mereka.”

Ia juga menegaskan bahwa mereka umumnya tidak boleh masuk ke tempat tinggal sebelum pukul 06.00 pagi atau setelah pukul 10 malam, dan bahwa mereka “hanya boleh menggunakan jumlah kekuatan yang diperlukan dan wajar” untuk masuk ke rumah. (104 kata)

Konteks: Dokumen internal dari ICE menunjukkan bahwa agen diizinkan untuk masuk ke rumah tanpa surat perintah yudisial untuk menangkap orang yang akan dideportasi. Fact-check: Memo tersebut dibagikan oleh dua pengungkap informasi kepada Sen. Richard Blumenthal, D-Conn.